Dapatkah Laju Inflasi ditekan sampai 1%

Koran Sindo memberitakan mengenai Rencana Pemerintah Menekan Laju Inflasi hingga 1%.
Berikut petikannya secara utuh.

JAKARTA (SINDO) – Pemerintah akan mengupayakan untuk menekan laju inflasi sebesar antara 0,8–1% selama tahun 2008.

Hal ini dilakukan sebagai strategi pemerintah untuk mencapai target inflasi sebesar 6,5% seperti diusulkan dalam rancangan APBN Perubahan 2008. ”Target ini (6,5%) sulit tercapai akibat adanya ancaman dari kenaikan harga-harga komoditas strategis di pasar internasional, kecuali pemerintah menyiasatinya seperti itu,” ujar Direktur Perencanaan Makro Bappenas Bambang Prijambodo di Jakarta kemarin.

Menurut Bambang, penekanan inflasi tersebut akan dilakukan pemerintah, terutama pada beberapa bulan yang terbukti mengalami laju kenaikan inflasi cukup tinggi sepanjang tahun. Bulan- bulan tersebut adalah Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember. ”Paling tidak, laju inflasi pada lima bulan ini dapat diturunkan rata-rata 0,2% di bawah angka inflasi yang terjadi,” kata dia.

Bambang menjelaskan, berdasarkan evaluasi pihaknya, potensi kenaikan inflasi lima bulan didorong lonjakan belanja kebutuhan pendidikandankebutuhanmenyambut atau memperingati hari besar keagamaan.Pada 2007 misalnya, inflasi bulanan (month to month/MtM) tertinggi terjadi pada Desember sebesar 1,1%, kemudian September 0,8%, Oktober 0,79%, Agustus 0,75%,dan Juli 0,71%. Di luar lima bulan ini,ungkap Bambang,laju inflasi biasanya sudah rendah. Pada 2007 contohnya, laju inflasi Maret mencapai 0,24%,April minus 0,16%, Mei 0,1%, dan Juni 0,23%.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Februari 2007 cukup tinggi yaitu 0,62%. ”Kalau inflasi April diturunkan lagi, sulit. Misalnya pada tahun lalu inflasi April minus 0,16%, jadi angkanya sudah minimal,” jelasnya. Di sisi lain, tambah Bambang, kestabilan inflasi juga sangat penting dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk itu, pihaknya meminta otoritas moneter (Bank Indonesia) bisa mengawal laju inflasi dengan menjaga suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan lebih tinggi 1,5% dengan target rata-rata inflasi.

”BI setidaknya dapat mempertahankan SBI minimal 8% untuk menjaga target inflasi 6,5% sepanjang 2008. Jadi jarak inflasi dan SBI harus diatur, jangan sampai inflasi lebih tinggi dibandingkan SBI,”jelas dia. Kepala ekonom PT BNI Tbk Tony A Prasetyantono menilai sulit bagi pemerintah untuk menekan laju inflasi masing-masing 0,2% pada lima bulan rawan inflasi.
”Apa bisa, ya? Saya malah pesimistis itu,”ujar dia. Tony menjelaskan, perilaku masyarakat yang membelanjakan uangnya dalam jumlah besar ketika mendapat tunjangan di luar gaji, seperti gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, menyebabkan laju inflasi sulit ditahan. ”Perilaku seperti ini juga susah dieliminasi,”kata dia. Menurut Tony, langkah yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan memperbaiki distribusi barang, terutama pada bulan puasa dan lebaran. Sebab, hampir sebagian besar penyebab inflasi nasional adalah terganggunya proses distribusi barang.
”Mungkin cara monetarist dari sisi moneter dengan menahan BI Rate tetap 8% akan efektif membantu menekan inflasi,”tambah dia. Sementara itu,kepala ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, peluang pemerintah menekan inflasi sulit dilakukan pada Juli dan Agustus. Pada dua bulan ini,biaya di sektor pendidikan biasanya meningkat signifikan.

”Kalau dampak lebaran dan bulan puasa (September) masih mungkin dilakukan bila pemerintah menjaga kelancaran suplai barang.Yang penting,Desember kenaikan harga beras yang signifikan seperti tahun lalu harus dicegah,”tambah dia. Sementara itu, ekonom Lippo Bank Winang Budoyo memprediksikan, sulit bagi pemerintah untuk menekan inflasi di bulan-bulan selama 2008.

Hal ini terjadi karena naiknya harga komoditas pangan dunia,sehingga pihaknya meyakini angka inflasi tahun 2008 akan mencapai 7%. ”Yang penting pemerintah harus jaga pasokan makanan supaya harga tetap terjaga. Pemerintah juga harus aktif mengintervensi pasar dengan operasi pasar,”ujar dia. (zaenal muttaqin)

Mari kita dukung upaya pemerintah ini dengan menekan tingkat konsumsi sekunder kita.